Berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 2011 Kedudukan Tap Mpr Adalah

• [video] Kedudukan Tap MPR Diuji Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ke MK
  
  Gugatan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ke ...
  Watch Now

  ---

• -MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945
  
  Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU ...
  Watch Now

  ---

• Pemohon Uji Kewenangan DPD dalam UU P3 dan UU MD3 Perbaiki Permohonan
  
  Uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun ...
  Watch Now

  ---

• -Pemohon Perbaiki Uji Aturan Kewenangan MA dalam UU MK
  
  Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Senin ...
  Watch Now

  ---

• -Ahli: Pengosongan Kolom Agama Timbulkan Diskriminasi Pelayanan Publik
  
  Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/5). Pemohon ...
  Watch Now

  ---

• Pancasila Harus Jadi Dasar Hukum
  
  Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian materiil tentang Undang-Undang (UU) No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan ...
  Watch Now

  ---

• 20/PUU-XIII/2015 (PUU PPHI) - Pemeriksaan Pendahuluan (I)
  
  Dianggap Merugikan, Sembilan Buruh Uji UU PPHI Rabu, 04 Februari 2015 | Pemohon Prinsipal Muhammad Hafidz (tengah) beserta Pemohon lainnya seusai ...
  Watch Now

  ---

• -Pemilih Pilgub Sultra Uji Materiil UU Penyelenggaraan Pemilu
  
  Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 1 ayat (1) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu, Senin (17/10).
  Watch Now

  ---

• Dialog Pagi Muki #1, Ada apa dengan Penganut Kepercayaan ?
  
  Setelah menunggu 41 Tahun, Akhirnya Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP. Kemendagri mencetak e-KTP dengan membolehkan kolom agama diisi ...
  Watch Now

  ---

• Tak Cukup Punya Presiden, Kita Butuh "Kepala Negara" dan GBHN
  
  Jakarta, Sayangi.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), ...
  Watch Now

  ---